Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan narkoba merupakan ancaman yang serius dan setingkat dengan terorisme maupun korupsi. Dirinya tak segan untuk memberikan hukuman berat bagi PNS yang terlibat dalam narkoba.
"Gemes kita, dengar ada yang PNS, Polisi hingga TNI yang ikut jadi pengedar atau pelindung. Kalau bisa hukumannya nanti 2x lebih berat sehingga kita benar-benar dan tidak main-main dalam melawan narkoba dari hulu hingga hilir," ujar Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).
Diakui Djarot, dirinya gemas ketika mengetahui banyak PNS, Polri maupun TNI yang menjadi pengedar bahkan pelindung para bandar narkoba. Hal itu dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum dan mudahnya petugas untuk disogok.
"Memberantas narkoba harus dari hulu sampai ke hilir, kalau perang ya perang betul seperti di Filipina. Jadi kalau ada aparat negara ketangkap menjadi pengedar atau beking harus dihukum dengan berat. Polri, PNS, TNI hukumannya harus lebih berat karena mereka penjaga negara," lanjut Djarot.
Dalam penandatanganan itu Kepala BNNP Jakarta Johnny Pol Ratuperisa berharap dengan adanya kerja sama ini dapat menjadi momentum penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
"BNN melaksanakan program rehabilitasi yang berkesinambungan untuk itu di dalamnya diberikan kemampuan pencegahan serta vokasional atau pelatihan ketenagakerjaan. Sehingga bagi para penyalahguna maupun pecandu narkotika dapat kembali berfungsi sosial dan produktif di masyarakat kembali," tutup Johnny.
