Mantan orang berkuasa di Hollywood Harvey

Mantan orang berkuasa di Hollywood Harvey Weinstein telah dibebaskan dengan jaminan $1 juta (Rp14 miliar) setelah didakwa di New York dengan perkosaan dan pelecehan seksual.

Weinstein, 66 tahun, juga setuju untuk memakai pelacak GPS dan menyerahkan paspornya setelah menyerahkan diri ke polisi pada hari Jumat (25/5).

Dia menyangkal telah melakukan seks non-konsensual dan pengacaranya mengatakan dia akan menyatakan tidak bersalah.

Aktris Rose McGowan, yang menuduh Weinstein melakukan pemerkosaan, mengatakan kepada BBC bahwa itu adalah "hari yang luar biasa bagi para penyintasnya".

"Ini adalah momen yang sangat penting, sebuah tamparan konkret kepada orang yang menyalahgunakan kekuasaan," katanya.

"Ini hanya permulaan dari proses itu dan jika kami bisa menyelesaikannya, saya harap kami muncul sebagai pemenang."

Tuduhan terhadap produser film yang ternoda itu memicu gerakan #MeToo, yang berusaha untuk menunjukkan dan menarik perhatian pada prevalensi luas pelecehan dan kekerasan seksual.

Lebih dari 70 perempuan menuduh Weinstein melakukan pelanggaran seksual meskipun dakwaan itu hanya tersangkut dengan dua dari antaranya. Beberapa tuduhan terjadi di beberapa dekade lalu.

Ke pengadilan dengan diborgol

Jaksa mengatakan pada hari Jumat bahwa Weinstein telah didakwa dengan dua tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan tindakan seksual kriminal yang melibatkan dua wanita, yang tidak didentifikasi.

Dia tiba di kantor polisi di Manhattan pada pagi hari, membawa tiga buku. Setelah foto dan sidik jarinya diambil, dia dibawa ke luar dengan tangan diborgol dan dibawa ke pengadilan.

Hadir di pengadilan dengan singkat, jaksa Joan Illuzzi mengatakan mantan bos studio itu telah "menggunakan posisinya, uang dan kekuasaan untuk memikat perempuan muda ke dalam situasi di mana ia dapat melecehkan mereka secara seksual".

Para saksi mengatakan Weinstein tampak pucat dan menatap kosong sementara jaksa menguraikan perjanjian jaminan.

Kasus ini ditunda hingga 30 Juli.

Di luar pengadilan, pengacara Weinstein, Ben Brafman, mengatakan kepada wartawan bahwa kliennya akan mengajukan pembelaan tidak bersalah.

"Kami akan bergerak sangat cepat untuk menyingkirkan tuduhan ini," kata Brafman. "Kami percaya bahwa tuduhan -tuduhan itu cacat secara konstitusional. Kami percaya bahwa tuduhan itu tidak didukung secara faktual oleh bukti."

Kepolisian New York telah mengeluarkan pernyataan terima kasih kepada "para penyintas pemberani akan keberanian mereka maju dan mencari keadilan".

Identitas salah satu perempuan yang tuduhannya mendorong dakwaan hukum itu telah dikonfirmasi pada hari Jumat. Mantan aktris Lucia Evans sudah secara terbuka menuduh Weinstein memaksanya melakukan seks oral pada 2004.

"Ini saat yang emosional," kata pengacara Evans, Carrie Golberg, dalam sebuah pernyataan. "Hari ini penting. Tapi kekerasan seksual masih terus terjadi. Ketenaran korban atau penjahat seharusnya tidak penting. Kasus-kasus ini harus dituntut."

Ini adalah tuntutan pidana pertama terhadap Weinstein, yang sudah menghadapi serangkaian tuntutan hukum perdata.

Weinstein dipecat tahun lalu dari perusahaan produksinya, Weinstein Company, yang kemudian bangkrut. Dia telah dikecam oleh tokoh-tokoh papan atas industri hiburan, dan organisasi di belakang Oscar mengeluarkannya.

Menhub Tingkatkan Keamanan Saat Mudik Lebaran

Sepekan berlalu terjadi rentetan bom di Jawa Timur yang mengakibatkan puluhan orang tewas. Untuk mencegah aksi terorisme saat mudik Lebaran 2018, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya menjamin peningkatan pengamanan di terminal, stasiun, dan bandara.

Budi mengatakan pihaknya telah berkordinasi dengan TNI dan Polri terkait pengamanan mudik lebaran 2018 nanti. Dia menjamin ada tambahan personel pengamanan di terminal, stasiun, dan bandara. 

"Memang teroris menjadi perhatian kita semua. Saya jamin TNI dan Polri akan melakukan langkah atau upaya yang hebat untuk memberantas itu. Pengamanan saat mudik tentu kita tingkatkan, seperti di bandara dan lainnya. Jumlah personelnya ditingkatkan," kata Budi kepada awak media usai memberikan kuliah umum di Universitas Swadaya Gunungjati Kota Cirebon, Jalan Pemuda

Budi juga mengimbau agar masyarakat berperan aktif membantu pihak TNI dan kepolisian dalam melawan terorisme. Dengan demikian, diharapkan arus mudik lebaran 2018 bisa dipastikan akan berjalan aman tanpa gangguan keamanan.

"Saya minta masyarakat juga aktif, ikut mengamankan wilayahnya saat mudik," pesan Budi.

Budi menambahkan pemerintah siap memfasilitasi masyarakat yang ingin mudik. Dia mengatakan saat ini kondisi jalan nasional sudah memadai untuk dlintasi saat mudik nanti.

"Jalan nasional sudah bagus, memang nanti ada beberapa yang menggunakan jalan fungsional. Jadi jangan jalan tol saja, gunakan juga jalan nasional," ucap Budi.

Dia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan angkutan umum. Sebab, berdasarkan data Kemenhub angka kecelakaan tertinggi dialami pemudik yang menggunakan sepeda motor, yakni mencapai 4 juta kendaraan. 

"Tahun lalu itu kecelakaan arus mudik yang melibatkan kendaraan roda dua mencapai 70 persen. Sedangkan, pertumbuhan pemudik yang menggunakan motor itu mencapai 30 persen," ujar Budi. 

Dia juga mengingatkan agar pemudik tidak terlalu memaksakan diri menggunakan motor. Apalagi saat ini pemerintah telah menyediakan angkutan mudik gratis.

"Kita sediakan angkutan gratis. Lebih baik naik angkutan umum, kereta api dan lainnya. Jangan gunakan motor, karena banyak kecelakaan. Kita juga imbau Dishub mengecek kendaraan umum agar masyarakat aman," pesannya.

Pimpinan DPR Jamin Pembahasan Revisi UU Terorisme Tak Ada Masalah

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai Presiden Joko Widodo tak perlu mengeluarkan Perppu tentang Terorisme. Ia jamin, dalam waktu dekat DPR akan segera mensahkan revisi atas UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

"Kalau sudah sepakat rasanya, barangkali keputusan tingkat pertama, kemudian tingkat kedua sudah nggak ada masalah. Sudah cepat. Sehingga kami prediksi dalam bulan Juni pasti sudah selesai," kata Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Agus menjelaskan, pengesahan sebuah RUU menjadi UU merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan DPR. Karena itu, tak tepat apabila lambannya pengesahan RUU Terorisme dikambinghitamkan hanya kepada DPR.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengatakan, salah satu penyebab alotnya pembahasan RUU Terorisme lantaran pemerintah beberapa kali meminta penundaan. DPR hanya tinggal menunggu kesepakatan dari pemerintah.

"Perlu kita ketahui dari ujungnya bahwa suatu UU itu kan harus disetujui oleh DPR dan pemerintah, sehingga tidak ada dalam hal ini yang menentukan apakah ini harus karena DPR nggak bisa atau pemerintah nggak bisa. Tidak seperti itu," sebut Agus.

"Harus dua-duanya menyetujui. Dan dua-duanyalah yang menyelesaikan masalah UU itu," imbuhnya.

Perdebatan soal Perppu Terorisme ini muncul setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Jokowi menerbitkan perppu lantaran DPR tak kunjung menyelesaikan RUU Terorisme. Jokowi menyatakan akan menerbitkan perppu jika hingga Juni mendatang DPR tak kunjung merampungkan pembahasan RUU Terorisme.

"DPR dan kementerian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme, yang juga kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, Juni yang akan datang karena ini merupakan payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan," kata Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Polisi Malaysia Tutup Jalan ke Rumah Pribadi Najib Razak

Polisi menutup jalan ke dan dari rumah pribadi eks PM Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur. Penutupan dilakukan untuk pengamanan. Bernama, Minggu (13/5/2018) ada 5 polisi yang berjaga di jalan masuk ke rumah pribadi Najib itu. Deputi Sentul Police, Mohamed Rafiq Mohamed Mustafa mengatakan petugas ditempatkan untuk mengawasi kondisi keamanan di sekitar rumah pribadi Najib. Kendaraan dan orang yang melintas di lokasi itu akan diperiksa.

Awak media juga dilarang mendekat. Belum ada keterangan penjagaan itu akan dilakukan hingga kapan. Sebelumnya, Najib dan istrinya, Rosmah Mansor, telah dicekal ke luar negeri. PM Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan pencekalan itu terkait pengumpulan barang bukti atas sejumlah laporan soal dugaan kesalahan yang dilakukan Najib selama menjadi PM.

"Ada banyak laporan terhadapnya (Najib-red), yang semuanya harus diselidiki," kata Mahathir usai mengumumkan 3 nama menteri kabinetnya di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Sabtu (12/5) kemarin. 

Menteri Tertua di Dunia Ada di Negara Malaysia

Bertempat di Istana Negara, Mahathir Mohamad, resmi diambil sumpahnya oleh Raja Malaysia Muhammad V sebagai perdana menteri ke-7 Malaysia menggantikan Najib Razak. Ia berjaya setelah oposisi Pakatan Harapan yang dipimpinnya memenangkan pemilu dengan perolehan 112 kursi dari 222 kursi parlemen yang diperebutkan.

Mahathir yang menumpangi mobil Proton --merek mobil nasional yang digagasnya-- berpelat "Proton 2020" tiba di Istana Negara sekitar pukul 16.40 waktu setempat. Ketika menjabat sebagai perdana menteri, Mahathir pernah menjanjikan akan mengembangkan status Malaysia pada 2020.

Mahathir membacakan sumpahnya di hadapan Raja Muhammad V, dan segera setelahnya ia menandatangani pengesahannya sebagai perdana menteri Malaysia. Demikian seperti disiarkan televisi pemerintah Malaysia, Bernama.

Kabar awal yang beredar menyebutkan, pelantikan Mahathir dijadwalkan akan dimulai pukul 17.00. Namun, baru pada sekitar pukul 22.00 waktu setempat, ia resmi diambil sumpahnya. Tidak dijelaskan mengapa terjadi penundaan yang cukup lama.

Mahathir mengenakan busana tradisional Melayu berwarna hitam lengkap dengan peci senada saat pelantikannya. Sang istri, Siti Hasmah Mohamad Ali, pun memakai baju warna serupa. Terpilih sebagai perdana menteri di usianya ke-92 tahun, menjadikan Mahathir sebagai pemimpin tertua di dunia.

Trump Ungkap 2 Negara Ini Rencana Tempat Pertemuannya dengan Kim Jong Un

Mongolia dan Singapura, dua lokasi terakhir yang kini tengah dipertimbangkan untuk digelarnya KTT mendatang, antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong un.

Seperti yang disampaikan dua sumber administrasi kepada CBS News. Trump mengatakan kepada wartawan pada Jumat lalu, bahwa lokasi pertemuan itu telah dikerucutkan menjadi dua tempat.

"Saya akan bertemu dengan Kim Jong Un dalam beberapa minggu ke depan, kami menantikannya," kata Trump, dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Angela Merkel.

"Kami akan beritahu kalian lokasi pertemuan tersebut,".

Trump menolak menyampaikan apakah dirinya telah bertemu dengan Kim secara langsung. Namun ia mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan kerja yang baik.

"Saya tidak ingin mengomentari hal itu, tetapi kami memiliki hubungan kerja yang sangat baik," tambah Trump.

Sebelumnya Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae In telah mengadakan pertemuan bersejarah pada Jumat lalu.

Bahkan Kim menjadi anggota pertama dinastinya yang akhirnya menyeberangi Zona Demiliterisasi (DMZ) sejak gencatan senjata Korea pada 1953 silam.

Kedua negara Korea itu kemudian setuju untuk menyingkirkan permasalahan senjata nuklir. Kendati demikian, keduanya tidak memberikan rincian tentang bagaimana mereka akan mencapai keberhasilan dalam kesepakatan itu.

Lalu sehari setelahnya, yakni pada Sabtu kemarin, Trump menuliskan cuitannya di akun Twitter miliknya.

"Baru saja saya bicara panjang dang sangat baik dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae In, semuanya berjalan sangat baik, (sedangkan) waktu dan lokasi pertemuan (saya) dengan Korea Utara sedang diatur," cuit Trump.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya sempat berbicara dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk memberitahukan tentang negosiasi yang tengah berlangsung dengan Korea Utara. 

Komisi IX Desak Kemnaker Bentuk Satgas Pengawas TKA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ichsan Firdaus mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuat Satuan Tugas Pengawas Tenaga Kerja Asing (TKA). Satgas itu ditujukan untuk mencegah masuknya TKA ilegal. 

"Kami di DPR, di dalam hasil raker dengan Kemnaker kami sedang membentuk tim Tenaga Pengawas Tenaga Kerja Asing, salah salah satunya menindak lanjuti temuan-temuan Ombudsman," kata Ichsan, usai diskusi 'May Day, TKA, dan Investasi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4/2018).

Menurutnya pengawasan terhadap TKA ilegal harus diperkuat. Menurutnya, meskipun Kemnaker memiliki Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing), tetapi Satgas ini akan khusus menangani TKA ilegal. 

"Tim Pora ini sejak rezim bebas visa ini menjadi masalah, makanya kami mendesak pemerintah segera membuat Tim Satgas Pengawasan TKA untuk memantau dan melakukan tindakan terkait dengan beredarnya fakta-fakta dari TKA yang di luar dari kompetensi yang ditetapkan Perpres," ucap Ichsan. 

Satgas tersebut akan beranggotakan Kemnaker, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkum HAM, Kepolisian, hingga BIN. Ia mengaku tidak mau ada TKA ilegal.

"Kami tidak mau ada penyusupan. Kami harap ada integrasi dari satu kesatuan semua instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengamanan tenaga kerja di dalam negeri," ujar Ichsan.

Ia mengatakan yang diperlukan dari TKA adalah pengawasan untuk menelusuri adanya temuan Ombudsman dan laporan publik. Salah satu kasus yang disebutnya soal keberadaan orang asing yang menjadi petani cabai beberapa waktu lalu. 

"Yang kita perlukan adalah bagaimana memperkuat melakukan pengawasan terhadap TKA, temuan-temuan Ombudsman, laporan dari publik dan sebagainya. Karena memang titik lemah paling kentara itu adalah terkait TKA," pungkasnya. 

Anies Minta PNS Ingat Rute Evakuasi Bila Terjadi Bencana

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta PNS di Balai Kota mengingat rute evakuasi saat terjadi bencana. Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap bencana sangat penting.

"Kesadaran tentang bencana wajib dimiliki, apalagi kita tinggal di wilayah yang punya risiko bencana alam yang cukup besar," ujar Anies seusai simulasi kebakaran di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).

"Saya berharap Bapak-Ibu semuanya mengambil pelajaran, hikmah, atas yang kita lakukan sekarang. Kita ingat-ingat rutenya, kita ingat-ingat kerepotan yang keluar, kita ingat-ingat betapa panjangnya yang harus kita lewati untuk sampai ke tempat yang aman. Titik pertemuan yang sudah ditentukan harus jadi bagian kesadaran kita," lanjutnya.

Melalui simulasi ini, Anies berharap jajaran di Pemprov DKI bisa menjadi contoh dalam merespons bencana. 

Anies juga meminta para PNS saling tukar informasi terkait penanganan bencana, khususnya kepada PNS yang tidak hadir saat simulasi.

"Hari ini kita berlatih, mudah-mudahan bencana tidak pernah datang, doa kita bencana tidak akan pernah datang. Tetapi, bila sampai terjadi bencana, pegawai Pemprov DKI harus bisa menjadi contoh yang respons dengan cepat dan baik dan aman," terangnya. 

Kasus Century juga Dibahas Jokowi-Kepala Eksekutif Hong Kong

Kasus Bank Century juga dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Otoritas Hong Kong menyatakan siap melanjutkan kerja sama mutual legal assistance (MLA) terkait kasus Bank Century.

"Soal hukum kan kami sudah melakukan kerja sama MLA dengan mereka untuk kasus Bank Century. Chief executive Hong Kong mengatakan komitmennya untuk melanjutkan kerja sama MLA ini," ujar Menlu Retno LP Marsudi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).

Terkait kasus Century, Pengadilan Tinggi Hong Kong mengabulkan permohonan pemerinah Indonesia untuk menyita dan merampas aset-aset berkaitan perkara. Retno mengatakan, Indonesia belum berencana mengajukan permohonan bantuan hukum timbal balik untuk kasus lainnya.

"Tentunya akan macam-macam. Tapi ini adalah terkait MLA yang kita punya dengan mereka adalah terkait dengan masalah Bank Century," tutur Retno.

Kasus Century kembali jadi bahasan setelah hakim praperadilan di PN Jaksel mengabulkan gugatan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Dalam putusannya, hakim praperadilan memerintahkan KPK melakukan penyidikan lanjutan untuk menetapkan tersangka baru.

KPK juga sudah menyelesaikan kajian terhadap kasus bailout Bank Century dari putusan Budi Mulya. KPK akan menentukan tindak lanjut perkara tersebut.

"Ini yang kita tegaskan memang sudah selesai melakukan kajian. Dan kemarin setelah putusan praperadilan itu, kita tugaskan penyidik dan jaksa penuntut umum mendalami, memetakan siapa-siapa saja dan perannya apa. Juga kita yang pasti melihat amar putusan dari kasus yang sebelumnya," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (20/4).

Ponorogo Bakal Punya Dua Kecamatan Baru

Ponorogo bakal mempunyai dua kecamatan baru. Dua kecamatan baru itu adalah Kecamatan Kota Lama dan Joyo. Dua kecamatan baru ini dibentuk untuk mempermudah proses administrasi wilayah.

"Sebenarnya ada tiga kecamatan baru, namun yang memenuhi syarat cuma dua," terang Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Senin (23/4/2018).

Ipong menerangkan Kecamatan Kota Lama akan mengambil sebagian desa/kelurahan di Babadan, Jenangan, Ponorogo dan Siman. Sementara Kecamatan Joyo hasil pemekaran dari beberapa desa di Balong dan Slahung.

Ipong menjelaskan pusat Kecamatan Kota Lama akan berada di Singosaren yang meliputi Cokromenggalan, Kertosari, Patihan Wetan, Kadipaten, Japan, Setono, Singosaren, Mrican, Ronowijayan dan Mangunsuman. Sedangkan cakupan wilayah Kecamatan Joyo meliputi Pandak, Bulu Kidul, Bulak, Ngendut, Karangpatihan, Sumberejo, Ngilo-ilo, Nduri, Ngloning, Nailan, Plancungan, Gombang dan Janti.

"Sebenarnya ada satu kecamatan lagi, Ngrayun tapi jumlah desa hanya 11 jadi tidak memenuhi syarat," terang Ipong.

Namun Ipong menyayangkan pemekaran wilayah ini masih lama akibat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang belum disahkan. Akhirnya, Ipong pun berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggunakan PP lama. 

"Kami sudah menyusun dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pemekaran wilayah ke dalam program legislasi daerah (prolegda) 2018 setelah mendapat persetujuan DPRD," pungkas Ipong. 

Acara Relawan Kandidat Pilpres Boleh Digelar di CFD

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta belum bisa menindak segala kegiatan politik di kawasan Car Free Day, termasuk acara Relawan Joko Widodo tadi pagi ataupun munculnya kaus #2019GantiPresiden. Sebab, belum ada satupun kandidat yang ditetapkan jadi capres 2019.

"Agenda relawan, sekelompok orang boleh-boleh saja mendukung ya. Siapa pun boleh, apakah itu relawan Jokowi, apakah itu simpatisan Prabowo atau siapa pun. Selama belum ditetapkan jadi peserta Pemilu nama-nama tersebut, maka kami belum ada kewenangan untuk mengawasi itu," ujar Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri saat dimintai konfirmasi.

Jika Jokowi atau capres lainnya sudah ditetapkan maju Pilpres, maka Bawaslu dapat mengawasi dan menindak jika ada unsur pelanggaran. Untuk saat ini, Bawaslu DKI menyerahkan kepada Pemprov DKI untuk mengambil tindakan apabila ada kegiatan yang berbau politik di CFD.

"Kalaupun ada aktivitas, entah di car free day atau di mana, saya kira ada aturan Perda yang mengatur soal itu, tidak boleh ada kegiatan partai politik di CFD. Saya kira, itu kewenangan Pemda sebenarnya mengatur soal itu. Yang membuat aturan itu Pemda bahwa tidak boleh melakukan aktivitas parpol di CFD," tutur Jufri.

Yang jelas, Bawaslu DKI dapat menindak kegiatan parpol di kawasan CFD. Sebab, KPU sudah menetapkan 20 parpol lolos ke Pemilu 2019.

"Dan kemudian, aktivitas politik itu belum jadi peserta Pemilu, kami belum ada kewenangan kecuali kalau parpol yang melakukan kegiatan itu, itu kewenangan Bawaslu karena parpol sudah ditetapkan menjadi peserta Pemilu," terang Jufri.

Sebelumnya, Relawan Joko Widodo menggalang sejuta KTP untuk Jokowi di Kawasan Car Free Day (CFD), Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menunggu laporan dari Panwaslu apakah kegiatan relawan Jokowi masuk dalam agenda politik atau sebaliknya.

"Kita tunggu dari Panwas dulu. Kita tunggu dari Panwas. Dan kita lihat apakah kegiatan itu memang kegiatan dimasukkan sebagai kegiatan politik," ujar Sandiaga, di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. 

Jalan Politik Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso

 "Hakikatnya orang pensiun itu menunggu mati."Jenderal purnawirawan Djoko Santoso tampak sibuk akhir-akhir ini. Lepas jabatan terakhir sebagai Panglima TNI 2010, jenderal bintang empat yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) memilih jalur politik.

Duduk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Djoko merancang strategi partai bersama seniornya di militer sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Bukan saya sendiri, tapi banyak kawan-kawan yang apabila partai akan menentukan kebijakan, merumuskan strategi kita musyawarahkan bersama-sama," ujar Djoko di kediamannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu 15 April 2018.

Djoko menolak pernyataan bahwa dia diberikan karpet merah oleh partai yang dimotori seniornya sehingga bisa duduk di struktur kepartaian. Pendidikan politik saat berada di Akademi Militer, menjadi modal Djoko meniti karir politiknya.

"Saya masuk ke partai tidak ada janji apa-apa dari partai, juga tidak dapat apa-apa dari partai. Saya masuk Gerindra karena hati nurani saya cocok dengan Gerindra," kata Djoko.

Eks Anggota DPR Arbab Paproeka Sudah Pindah Parpol

Eks anggota DPR dari Fraksi PAN, Arbab Paproeka, ditangkap terkait kasus narkoba. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut Arbab sudah tak lagi tercatat sebagai kader PAN.

"Arbab rasanya sudah pindah partai beberapa tahun yang lalu," kata Eddy kepada wartawan, Senin (16/4/2018).

Ia pun mengaku tak tahu soal penangkapan Arbab itu. Menurut Eddy, PAN sudah tak memiliki keterkaitan dengan Arbab.

"Saya belum dengar (penangkapannya)," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Arbab terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Arbab ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Ya benar (ditangkap)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Arbab ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/4) sekitar pukul 22.15 WIB.

Polisi lalu menggeledah Arbab dan apartemennya. Polisi menemukan satu plastik klip sabu 0,8 gram, satu set bong, enam korek api, dan empat sedotan. 

Aturan Eks Koruptor Nyaleg Ditentang KPU Bersikeras Loloskan PKPU

Komisi II DPR menyebut KPU tak memiliki kewenangan merancang Peraturan KPU (PKPU) soal larangan bagi eks narapidana kasus korupsi atau koruptor mencalonkan diri sebagai caleg lantaran bertentangan dengan UU Pemilu. KPU menyebut punya hak untuk menafsirkan UU Pemilu No 7/2017.

"Kami meluas tafsir. Dalam pandangan kami tidak (bertentangan)," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Dalam UU Pemilu, tak ada larangan eks terpidana korupsi maju sebagai caleg. Namun, menurut Wahyu, terpidana kasus korupsi bisa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.

Karena itu, KPU perlu mengatur pelarangan tersebut secara lebih tegas melalui peraturan KPU (PKPU).

"Kita memahami bahwa dalam UU yang dimaksud kejahatan luar biasa itu adalah kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba. Tetapi kita memandang pula bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang daya rusaknya luar biasa," ujarnya.

"Sehingga KPU memperluas tafsir. Yang semula hanya dua poin, yaitu kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba kita perluas dengan satu norma lagi, yaitu korupsi," imbuh Wahyu.

Seperti diketahui, KPU tengah membahas PKPU terkait pencalonan calon legislatif di Pemilu 2019. KPU berencana akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg.

"Nanti akan kita masukkan juga aturan, yang sebenarnya di UU tidak ada, mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan caleg mau kita masukkan," ungkap Komisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (29/3).

Usulan ini ditentang oleh Komisi II DPR lantaran dinilai tak merujuk pada UU Pemilu No 7/2017 yang berlaku. Menurut Ketua Komisi II Zainuddin Amali, Undang-Undang Pemilu yang ada saat ini masih memperbolehkan siapa pun yang akan maju sebagai caleg. Termasuk pihak yang berstatus tersangka sekalipun.

"Itu kan aturan UU-nya seperti itu. Jadi KPU tidak bisa memberlakukan aturan yang di luar norma UU. UU masih menyatakan, walaupun dalam status tersangka, dia tetap masih bisa ikut (pencalonan legislatif)," kata Amali di gedung DPR RI, Senayan.

Foto: Gaya Ahmad Dhani Berkaus #2019GantiPresiden ke Sidang

Dhani tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan, pukul 15.00 WIB Senin (16/4/2018).  Dhani datang didampingi dengan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan anaknya, Abdul Qodir Jaelani.

Dhani sempat bicara soal kabar yang menyebutnya kabur. Dhani menegaskan kabar itu tidak benar. "Kalau ada berita bahwa Ahmad Dhani kabur dikejar interpol, itu berita dari antek-antek PKI. Itu adalah berita hoax dari antek PKI," ujar Dhani di sesaat baru tiba.

Dhani mengaku tidak ada persiapan khusus menjelang sidang perdana yang diagendakan pembacaan dakwaan ini. "Persiapan nggak ada, orang ini enteng-enteng aja," ujarnya.

Gerindra Mandatkan Prabowo Pilih Cawapres

Selain menyerahkan mandat pencapresan, Gerindra memberikan mandat kepada Prabowo membangun koalisi dan memilih cawapres. Namun, ada kriteria yang harus dipenuhi cawapres Prabowo itu. Apa saja?

"Yang pasti satu ide dan satu gagasan. Satu semangat, satu ideologi, dan satu idealisme," kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono di Padepokan Garuda Yaksa, Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Ferry berharap sosok cawapres itu bisa melengkapi visi-misi Prabowo dalam membangun Indonesia. Salah satu yang ia garis bawahi ialah soal kemandirian ekonomi.

"Kalau Pak Prabowo ingin supaya kita membangun wibawa bangsa dan menjaga kedaulatan ekonomi negara," ucapnya.

"Pak Prabowo ingin swasembada pangan, kalau wakilnya pikiran impor beras, itu kan nggak nyambung," imbuh Ferry. 

Ia menyebut, sosok cawapres Prabowo saat ini sudah mengerucut pada beberapa nama. Selain 9 nama capres/cawapres yang disodorkan PKS, Gerindra mempertimbangkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, eks Panglima TNI (purn) Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. 

"Yang dari parpol ada nama Pak Sohibul Iman plus beberapa nama yang sudah ditetapkan secara internal oleh PKS. Atau kemudian PAN ada nama Pak Zulkifli dan kemudian nama-nama di luar partai ada nama Pak Gatot dan Pak Anies yang tadi juga hadir," sebut Ferry.

Gerindra sah mencapreskan sang ketum, Prabowo Subianto, menjadi capres di acara rakornas hari ini. Gerindra memberikan mandat kepada Prabowo membangun koalisi dan memilih cawapres.

"Sekaligus memberikan mandat penuh untuk membangun koalisi dan memilih calon wakil presiden," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. 

Kadishub Ingin Ada 3 Titik Rambu Lalin di Underpass Matraman

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menyoroti masih kurangnya rambu lalu lintas di underpass Matraman. Idealnya, menurut Andri, underpass Matraman harus memiliki 3 rambu lalu linta agar pengguna jalan tidak bingung.

"Kita sampaikan pada Jaya Konstruksi sebagai kontraktor yang membangun. Kita itu mintanya (tanda rambu) tidak (hanya) saat masuk underpass. Minimal jarak 50 meter sebelum underpass sudah ada rambu. Sehingga masyarakat bisa memilih mau jalur kemana. Mau ke Salemba, atau Kampung Melayu, atau Pramuka. Baru setelah itu mau masuk ada, begitu masuk di dalamnya ada lagi sign," kata Andri di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/4/2018).

Selain melihat kurangnya rambu lalu lintas, Andri juga mengusulkan agar rambu lalu lintas di dalam underpass diganti. Rambu di bagian dalam menurutnya terlalu kecil dan sulit dibaca.

"Di dalamnya ada lagi sign yang pakai runing teks begitu. Menurut saya itu kurang tepat karena sangat kecil, sudah gitu kalau tulisan itu kan beda sama kalau pakai manual, dia agak susah kebaca," ujarnya.

"Kalau saya usulkan lebih baik manual saja. Apalagi kan penerangan di bawah sudah sangat bagus. Jadi (dibuat) gede aja," sambung Andri.

Terkait macet di Matraman, uji coba hari kedua menurutnya sudah lebih baik dibanding hari pertama. Dia menilai kecepatan laju kendaraan di kawasan Matraman sudah bertambah.

"Kita di situ menargetkan rata-rata 30-40 km per jam kecepatan. waktu tempuhnya. (Kemarin) 5 km aja nggak. Kalau sekarang 20 km per jam di Matraman," jelasnya. 

Wasekjen Gerindra Bantah Prabowo Timbang Gatot-Anies Jadi Capres

Ketum Gerindra Prabowo Subianto disebut tengah menimbang nama Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan untuk dimajukan sebagai capres di Pilpres 2019. Wasekjen Gerindra Andre Rosiade membantah isu tersebut.

"Nggak ada nama lain selain Pak Prabowo sebagai capres di Gerindra," kata Andre kepada wartawan, Selasa (10/4/2018).

Andre yakin Prabowo akan menerima mandat pencapresan dari seluruh DPD Partai Gerindra yang rencananya akan diserahkan dalam Rakornas pada Rabu (11/4) besok. Sebab, keinginan Prabowo agar kembali berlaga di Pilpres 2019 disebut merupakan aspirasi masyarakat.

"Seluruh kader Gerindra yakin Pak Prabowo besok akan menerima mandat dan maju jadi capres," sebutnya.

"Aspirasi masyarakat dan rakyat menginginkan Pak Prabowo maju sebagai capres," imbuh Andre.

Prabowo belakangan seolah memberi sinyal tak maju nyapres di Pilpres 2019. Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan Prabowo sedang menimbang aspirasi masyarakat, termasuk menjadi king maker, yang berarti dia tak akan maju sebagai capres.

Desmond pun menyebut nama-nama soal siapa yang akan diusung Prabowo andai tidak maju pilpres. Gatot dan Anies masuk pertimbangan eks Danjen Kopassus itu.

"Ya tokoh lain tergantung yang berkembang. Muncul hari ini Pak Gatot (eks Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo), ada Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan)," jelas Desmond. 

Ajudan Setya Novanto Marah pada Hilman

Usai menabrak tiang listrik di wilayah Permata Hijau pada Kamis (16/4/2018) silam, mantan wartawan M Hilman Mattauch mengaku dimarahi oleh ajudan Setya Novanto.

"‎Pas nabrak, saya berkata : Ya Allah, ya Tuhanku. Saya lihat Bang Reza Pahlehi, yang duduk di samping saya. Lalu saya liat Pak Setya Novanto di kursi belakang, sebelah kiri. Reza lalu marah-marah sama saya, saya shock," ungkap Hilman, Senin (9/4/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis hakim lanjut menggali soal bagaimana kemarahan Reza. Hilman menjawab Reza sangat marah bahkan melontarkan kata-kata kasar hingga membuat Hilman terbengong.

"Kata-kata kasarnya seperti apa? ," cecer hakim.

"Ada lah kata-kata kasar yang mulia, tidak usahlah disampaikan," jawab Hilman.

"Loh, tidak bisa, dipersidangan harus dibuka, kata kasarnya seperti apa? ," tanya hakim lagi.

"Ada kata-kata, kurang ajar, bego, beloon, begitu," jawab Hilman lagi.

Merespon amarah Reza, Hilman mengaku memohon maaf namun Reza tetap saja marah-marah. Usai itu, kata Hilman, Reza langsung keluar dari pintu kiri mobil fortuner yang dikendarainya.

Hilman juga keluar dari pintu kanan namun tidak bisa karena sudah berbatasan dengan kali. Alhasil Hilman keluar dari pintu kiri sama seperti Reza. Lanjut Reza membawa Setya Novanto keluar untuk mendapatkan pertolongan. Sementara Hilman lantaran shock, tidak berani membantu Reza.

"Reza bawa Pak Setya Novanto keluar mobil, saya masih bengong. Saya mengitari mobil saya liat kerusakannya apa saja. Saya bengong, ada warga beri saya air minum. Lalu saya hubungi asuransi," kata Hilman.

Diketahui hari ini, Senin (9/4/2018) Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar lanjutan sidang dokter Bimanesh.

Di sidang kali ini, Jaksa menghadirkan empat saksi mereka yakni ‎dokter Djoko Sanjoto Suhut (dokter ahli bedah), dokter Mohammad Toyibi (dokter spesialis jantung), dokter Ahli Syaraf, Nadia Husein Hamedan‎, dan Hilman.

‎Dalam proses penyidikan di KPK, Hilman sudah pernah diperiksa lebih dari dua kali. Bahkan Hilman juga dicegah ke luar negeri atas kasus ini.

Hilman merupakan pengendara mobil fortuner yang ditumpangi Setya Novanto saat mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik di Permata Hijau.

Sihar Sitorus Obati Rindu dengan Video Call Putranya

Rasa kasih sayang dan kerinduan orangtua pada anak tentu tak mengenal waktu dan tak terukur. Apalagi, bagi orangtua yang memiliki anak yang terpisahkan oleh jarak karena harus menempuh pendidikan. Hal itulah yang dialami Sihar Sitorus.

Di tengah perjalanan menuju Kabupaten Langkat, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut dua ini menyempatkan diri mengobati kerinduannya pada sang putra yang sedang kuliah di Negeri Paman Sam. Sapaan lewat video call dengan menggunakan jejaring sosial tersebut secara tidak sengaja diabadikan staf pribadi Sihar dan diupload di akun Instagram-nya. Dalam foto yang di tampilkan di akun Instagram https://www.instagram.com/p/BhLSBr-Ba_z/?hl=id, Sihar menyapa anaknya bernama Gamaliel Sitorus yang sedang menuntut ilmu di Wake Forest University. Dalam foto tersebut Sihar juga menampilkan seuntai kata-kata yang sangat mengharukan.

“Dalam perjalanan ke Langkat, saya Video Call dengan anak saya yang masih kuliah di Amerika. Mencoba mengobati rindu setelah berbulan-bulan tidak ketemu. Tawa dan obrolan kami sudah lebih dari cukup untuk menambah semangat saya,” tulis Sihar di paragraf pertama. Sementara di paragraf kedua, Cawagub Sumut yang mendampingi Djarot Saiful Hidayat tersebut mengatakan, “Begitulah..

anak-anak itulah yang menambah spirit orangtua untuk bekerja dan mengabdi. Makanya sejak awal saya jelaskan ke mereka impian dan semangat dari hati saya untuk membangun kampung halaman ini.” Sihar juga menambahkan pada paragraf terakhir, “Mereka mengerti. Mereka mendukung. Pun begitu juga dengan orangtua. Harus mendukung apapun impian mereka, selama itu positif. Seperti keinginan anak saya untuk menjadi PELATIH SEPAKBOLA.

Anakku Naburju…” Foto dengan tulisan tersebut pun menarik perhatian sejumlah pekerja media dan mencoba mengkonfirmasi Sihar terkait statusnya di Instagram tersebut. Sihar menjelaskan bahwa Gamaliel adalah anaknya yang sama dengannya, yakni memiliki hobi sepakbola. Dia menyapa Gamaliel setelah beberapa bulan tidak bertemu.

“Keluarga kan nomor satu, gubernur nomor dua,” kata Sihar. Sihar mengatakan bahwa perjalanan ke Langkat melewati sejumlah pemukiman warga. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan anak-anak yang baru selesai ujian nasional. Setelah bertemu anak-anak itu, Sihar mengingat anaknya yang sedang menuntut ilmu dan menyapa dengan bahasa sederhana. “Yah namanya orangtua, semua orangtua pasti berharap yang terbaik untuk anak-anaknya. Tinggal pemerintah yang harus menjembatani harapan tersebut agar terwujud,” katanya.