Ketua KPU Arief Budiman menyebut Pilkada 2018 sarat dengan tantangan. Pilkada ini adalah salah satu yang terbesar.
"Suara 163 juta pemilih akan diperebutkan. Hampir 80 persen juga merupakan pemilih di 2019. Jaraknya ke Pileg dan Pilpres hanya 10 bulan dari 2019. Akan dapat diduga kekuatan besar akan dikerahkan untuk mendapatkan suara dari pemilih," kata Arief dalam diskusi '2018: Tahun Politik Nan Penuh Tantangan' di Sekretariat Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018).
"Jarak yang terlalu dekat tidak akan mengubah haluan pilihan (ke) parpol (partai politik)," ujarnya menegaskan.
Hal ini disampaikannya di depan Ketua Wanita Golkar Ulla Nuchrawaty, Anggota Lembaga Kajian MPR Hajriyanto Y Thohari, Staf Ahli Mendagri Suhajar Diantoro, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Ali Masykur Musa, serta pengamat politik UI Chusnul Mar'iyah.
Anggaran untuk pelaksanaan pilkada pun sangat besar mencapai Rp 11,9 triliun. Biaya ini belum termasuk pengeluaran parpol dan kepolisian.
"Di level TPS terdapat 7,5 juta orang. Belum lagi pengawas TPS, belum lagi kepolisian, TNI, pemda, termasuk saksi dari parpol. Ini hampir 10 juta orang terlibat langsung. Jadi konflik sangat mungkin mudah muncul," kata Arief.
Hingga kini, disebutnya sudah ada 569 pasangan calon sudah terverifikasi. Pilkada digelar di 171 daerah.
"Kalau sengketa diajukan sesuai UU ke Bawaslu, MK, dan seterusnya, itu konflik bisa minimalisir. Tapi kalau diselesaikan di jalanan, seperti di Papua, itu menunjukkan karakteristik sebagian masyarakat kita cenderung memilih turun ke jalan seperti itu," keluhnya.
Untuk mengantisipasi konflik dari tantangan yang sudah diprediksi, KPU tetap optimistis melaksanakan beberapa langkah. Antara lain dengan prinsip transparan dengan 10 tahapan.
Salah satu contohnya dengan menampilkan hasil penghitungan cepat secara elektronik. Ini dikatakan Arief membuat peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap KPU.
Disiapkan juga sistem di dalam KPU untuk melaporkan ke DKPP bila ada pelanggaran dilakukan oknum KPU.
"Kalau ini bisa dilaksanakan dan kepercayaan publik ke pemilu meningkat, maka pemilu akan berjalan lancar," ujarnya.
